Pemekaran Nias Butuh Orkestrasi Politik dan Sinkronisasi Lokal-Nasional

 

Ketua BPP-PKN, Mayjen TNI (Purn.) Drs. Christian Zebua, M.M. (kiri), berdiskusi dengan Ketua DPC PPN Kota Gunungsitoli, Nota Ziliwu (kanan), terkait konsolidasi kekuatan untuk percepatan pemekaran Provinsi Kepulauan Nias, Jumat malam (24/4/2026) di Kopi Kana, Gunungsitoli.

GUNUNGSITOLI, ATENSINEWS.co - Ketua Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Peduli Nias (PPN) Kota Gunungsitoli, Nota Ziliwu, menggelar diskusi nonformal namun substantif bersama Ketua Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPP-PKN), Mayjen TNI (Purn.) Drs. Christian Zebua, M.M. Diskusi tersebut membahas konsolidasi kekuatan untuk percepatan pemekaran Provinsi Kepulauan Nias, yang berlangsung pada Jumat malam (24/4/2026) di Kopi Kana, Jalan Yos Sudarso Ujung No. 178, Gunungsitoli.

Diskusi yang berlangsung dalam suasana hangat, akrab, namun tetap intens dan konstruktif ini mencerminkan komitmen generasi muda Nias untuk membangun ruang dialog intelektual sebagai bagian dari perjuangan sosial dan politik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat Kepulauan Nias.

Pada kesempatan tersebut, Ketua BPP-PKN, memaparkan kajian strategis serta peta aktor kunci dalam upaya pembentukan daerah otonomi baru, sekaligus menegaskan bahwa perjuangan pemekaran tidak lagi dapat diposisikan sebagai aspirasi lokal semata, melainkan harus didorong menjadi agenda strategis nasional.

Baca juga : Diskursus Intelektual: Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias, Geopolitik, dan Ketahanan Nasional

Mantan Pangdam XVII/Cenderawasih itu menegaskan bahwa secara administratif dan kewilayahan, Kepulauan Nias telah memenuhi syarat sebagai provinsi baru. Namun, ia menggarisbawahi bahwa hambatan utama bukan lagi pada aspek teknis, melainkan pada konfigurasi politik nasional.

“Persoalan utama yang kita hadapi saat ini bukan lagi pada aspek kelayakan, melainkan pada bagaimana membangun orkestrasi kekuatan yang efektif. Mengingat pemekaran merupakan keputusan politik tingkat tinggi, diperlukan kemampuan untuk membaca, memetakan, serta mengelola peran para aktor kunci secara strategis,” ujarnya.

Selain itu, Christian menjelaskan bahwa peta kekuasaan dalam perjuangan pemekaran terbagi dalam dua arena besar, yakni tingkat lokal sebagai penggerak tekanan politik dan tingkat nasional sebagai pengambil keputusan akhir. Ia menekankan pentingnya sinergi antara keduanya.

“Presiden merupakan penentu akhir, DPR RI menjadi pintu legislasi, koalisi elite lokal berperan dalam menentukan kekuatan tekanan, sementara gerakan sipil berfungsi sebagai pemicu momentum politik. Namun demikian, ia menilai bahwa yang kerap menjadi mata rantai yang hilang adalah kurangnya sinkronisasi antara tekanan di tingkat lokal dan lobi di tingkat nasional.

Baca juga : Pemekaran Provinsi Nias Terjebak Moratorium, Negara Terus Menunda

Sementara itu, Nota Ziliwu menyoroti pentingnya konsolidasi kekuatan masyarakat sipil dan generasi muda sebagai elemen penekan yang menentukan. Menurutnya, tanpa tekanan kolektif yang terorganisir, isu pemekaran akan sulit menembus prioritas kebijakan nasional.

“Selama ini kita bergerak, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi. Padahal, kekuatan utama kita justru ada pada solidaritas masyarakat. Jika seluruh elemen bersatu, maka tekanan politik akan terbentuk secara alami dan sulit diabaikan oleh pusat,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa perjuangan pemekaran harus dikawal melalui pendekatan intelektual dan strategis, bukan sekadar mobilisasi emosional. Dalam konteks itu, pemetaan aktor atau power mapping menjadi instrumen penting untuk menentukan arah gerakan.

Baca juga : Bang YD Serukan Bupati dan Wali Kota Bersatu Perjuangkan Provinsi Kepulauan Nias

Diskusi tersebut mengidentifikasi bahwa aktor kunci di tingkat nasional mencakup pemerintah pusat, DPR RI, serta kementerian teknis, yang memiliki kewenangan menentukan nasib usulan daerah otonomi baru. Di sisi lain, aktor lokal seperti kepala daerah, DPRD, organisasi masyarakat, dan kelompok pemuda berperan sebagai penggerak utama tekanan politik.

“Perjuangan ini tidak bisa lagi berjalan parsial. Harus ada satu desain besar, satu narasi, dan satu arah gerakan. Kita perlu memastikan bahwa isu pemekaran Nias menjadi pembicaraan nasional, bukan hanya lokal,” tegas Christian.

Diskusi ini juga menegaskan bahwa pemekaran bukan sekadar pembentukan wilayah administratif baru, melainkan bagian dari upaya menghadirkan keadilan pembangunan, memperpendek rentang kendali pemerintahan, serta membuka peluang percepatan kesejahteraan masyarakat. (Red)