Bang YD Serukan Bupati dan Wali Kota Bersatu Perjuangkan Provinsi Kepulauan Nias

 

Foto: Yusman Dawolo yang akrab disapa Bang YD, seorang cendekiawan, pengusaha, serta tokoh masyarakat asal Kota Gunungsitoli

JAKARTA, ATENSINEWS.co - Wacana pemekaran Provinsi Kepulauan Nias kembali mengemuka dan menjadi perbincangan serius di ruang publik. Dengan menguatnya desakan masyarakat sipil dan tokoh nasional mengenai pemekaran ini, Bang YD mengajak para bupati dan wali kota se-Kepulauan Nias bersatu dan berjuang.

Yusman Dawolo yang akrab disapa Bang YD, seorang cendekiawan, pengusaha, serta tokoh masyarakat asal Kota Gunungsitoli mengajak semua kepala daerah, tokoh-tokoh, para pengusaha, anggota dewan dan masyarakat Pulau Nias, harus bersatu memperjuangkan pemekaran Provinsi Kepulauan Nias, Jumat (9/1/2026).

“Bupati dan wali kota di Pulau Nias harus berperan aktif menyuarakan serta memperjuangkan pemekaran Provinsi Kepulauan Nias dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Mereka tidak boleh diam, bersikap netral, apalagi hanya menunggu,” ujarnya.

Bang YD meyakini bahwa jika semua pihak bersatu, Provinsi Kepulauan Nias akan segera terwujud. “Provinsi Kepulauan Nias akan segera diketuk palu dan ditandatangani oleh pemerintah pusat jika semuanya bersatu. Bahkan, prosesnya bisa lebih cepat dibandingkan Tapanuli, Jawa Barat, atau daerah-daerah lain yang akan dimekarkan,” harapnya.

Dengan adanya pemekaran Pulau Nias, perhatian pemerintah pusat terhadap daerah ini diharapkan dapat lebih optimal sehingga Nias dapat keluar dari status daerah tertinggal dan termiskin.

“Jika Nias menjadi provinsi, pelayanan kepada masyarakat akan lebih cepat, sementara pembangunan infrastruktur seperti jalan, sekolah, rumah sakit, pasar, jembatan, listrik, serta fasilitas umum lainnya dapat segera direalisasikan. Yang tidak kalah penting, hal ini juga akan membuka peluang lapangan pekerjaan bagi generasi muda,” tambahnya.

Ini bukan lagi persoalan proyek politik, perebutan kekuasaan, siapa yang menjadi gubernur atau anggota DPRD provinsi, perbedaan partai politik, maupun kekhawatiran akan pembengkakan biaya birokrasi dan beban APBD.

“Ini merupakan upaya untuk menjadikan Pulau Nias semakin maju, berpendidikan tinggi, memiliki layanan kesehatan yang lebih terjamin, serta masyarakat yang makmur. Selain itu, pemekaran ini juga akan membuka peluang besar bagi pengembangan pariwisata di Pulau Nias serta meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM,” jelas bang YD.

Yusman mengatakan, pemekaran Provinsi Kepulauan Nias juga tidak bisa dilepaskan dari konteks ketimpangan pembangunan kawasan kepulauan. Ketergantungan pada daratan Sumatera Utara, mahalnya biaya logistik, terbatasnya akses kebijakan provinsi, hingga lambannya respons terhadap kondisi darurat menjadi argumen yang terus gaungkan.

Isu pemekaran Kepulauan Nias bukan barang baru. Ia telah berulang kali dibahas sejak lebih dari satu dekade lalu, bahkan sempat masuk dalam daftar Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) yang memperoleh Amanat Presiden (Ampres). Di atas kertas, Kepulauan Nias dinilai memenuhi sejumlah prasyarat administratif, kewilayahan, hingga sosial-ekonomi untuk menjadi provinsi sendiri.

(Nota Ziliwu)