Gubsu Mulai Berkantor di Kepulauan Nias Besok, PPN Minta 8 Persoalan Strategis Dituntaskan

 

Ketua DPC PPN Kota Gunungsitoli Nota Ziliwu

GUNUNGSITOLI, ATENSINEWS.co – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pemuda Peduli Nias (PPN) Kota Gunungsitoli mengusulkan agenda 100 Hari Kerja Gubernur Sumatera Utara di Kepulauan Nias sebagai peta jalan percepatan pembangunan kawasan kepulauan. Usulan tersebut disampaikan menyusul komitmen Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution untuk berkantor di Kepulauan Nias guna mempercepat pembangunan dan memangkas kesenjangan antarwilayah.

Berdasarkan pemberitaan Tribun Medan, Bobby Nasution dijadwalkan mulai berkantor di Kepulauan Nias pada Rabu (15/7/2026). Program tersebut merupakan bagian dari komitmen saat kampanye, di mana gubernur dan wakil gubernur bergantian berkantor di Kepulauan Nias untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Dilansir dari media medan.tribunnews.com, Senin (13/7/2026), Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dijadwalkan mulai berkantor di Kepulauan Nias pada Rabu (15/7/2026). Program tersebut merupakan salah satu janji politik Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Surya saat kampanye, dengan skema gubernur dan wakil gubernur bergantian berkantor di Kepulauan Nias selama tiga bulan untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan dan memangkas kesenjangan antarwilayah.

Ketua DPC PPN Kota Gunungsitoli, Nota Ziliwu, mengatakan kehadiran gubernur di Kepulauan Nias merupakan momentum strategis yang harus dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan mendasar yang selama ini menghambat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Keputusan Gubernur berkantor di Kepulauan Nias memiliki makna strategis karena memperpendek rentang kendali pemerintahan sekaligus mempercepat proses pengambilan keputusan. Momentum ini harus menghasilkan kebijakan yang terukur, bukan hanya menjadi simbol kehadiran pemerintah di daerah," kata Nota Ziliwu, Selasa (14/7/2026).

Menurutnya, PPN mengusulkan delapan agenda prioritas yang perlu menjadi fokus selama 100 hari kerja gubernur di Kepulauan Nias agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Prioritas pertama adalah percepatan penyelesaian pembangunan dan rehabilitasi seluruh ruas jalan provinsi yang menghubungkan lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias. Infrastruktur jalan dinilai menjadi faktor utama dalam menurunkan biaya logistik, memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan, serta meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Agenda kedua ialah percepatan pembangunan dan rehabilitasi jembatan strategis yang menjadi penghubung aktivitas ekonomi masyarakat. Menurut PPN, keberadaan jembatan yang layak akan meningkatkan mobilitas orang dan barang sekaligus memperkuat akses menuju sentra produksi.

Selanjutnya, PPN mendorong percepatan pengembangan infrastruktur pelabuhan laut sebagai pintu masuk logistik dan distribusi barang menuju Kepulauan Nias. Organisasi tersebut menilai biaya logistik yang masih tinggi menjadi salah satu penyebab mahalnya harga kebutuhan pokok dan rendahnya daya saing produk lokal.

Di sektor energi, PPN meminta pemerintah memperkuat keandalan pasokan listrik agar mampu menopang pertumbuhan investasi, industri kecil, pelaku UMKM, hingga sektor pariwisata yang terus berkembang.

Selain itu, PPN juga menyoroti pentingnya pemerataan akses air bersih, khususnya di desa-desa yang hingga kini masih mengalami keterbatasan pelayanan dasar. Menurut Nota Ziliwu, penyediaan air bersih merupakan indikator penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

PPN turut mendorong peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi dan akses internet di seluruh wilayah Kepulauan Nias. Di era transformasi digital, kata Nota, akses internet yang memadai tidak lagi menjadi kebutuhan pelengkap, melainkan bagian dari infrastruktur dasar yang menentukan daya saing daerah.

"Transformasi digital tidak akan berjalan apabila masih terdapat wilayah yang mengalami blank spot atau kualitas jaringan yang rendah. Pemerataan akses telekomunikasi harus menjadi bagian dari agenda percepatan pembangunan Kepulauan Nias," ujarnya.

Di bidang kesehatan, PPN mengusulkan penguatan kapasitas rumah sakit rujukan, pemerataan tenaga medis spesialis, serta peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak lagi bergantung pada rujukan ke luar Pulau Nias untuk memperoleh pelayanan kesehatan tertentu.

Sementara di sektor pendidikan, PPN mendorong peningkatan kualitas infrastruktur sekolah, pemerataan tenaga pendidik, serta penguatan pendidikan vokasi yang selaras dengan potensi unggulan Kepulauan Nias, seperti sektor kelautan, perikanan, pertanian, dan pariwisata.

Nota Ziliwu menegaskan bahwa delapan agenda tersebut merupakan investasi pembangunan jangka panjang yang saling berkaitan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik agar mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menekan angka kemiskinan.

"Kami melihat Kepulauan Nias sedang berada pada momentum penting. Kehadiran gubernur di daerah harus dimanfaatkan untuk melahirkan terobosan kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Ukuran keberhasilannya bukan hanya jumlah kunjungan kerja, tetapi seberapa banyak persoalan strategis yang berhasil diselesaikan," katanya.

PPN juga mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyusun indikator kinerja yang dapat diukur selama gubernur berkantor di Kepulauan Nias, termasuk target penyelesaian proyek strategis, peningkatan akses layanan dasar, penurunan biaya logistik, serta percepatan investasi daerah.

"Selama ini masyarakat sering menilai pembangunan dari proyek yang terlihat. Padahal yang lebih penting adalah perubahan indikator kesejahteraan. Karena itu, kami berharap program berkantor di Kepulauan Nias menjadi awal lahirnya model pembangunan yang berbasis target, evaluasi, dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat," ujar Nota Ziliwu.

PPN menegaskan siap menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan menyampaikan gagasan, hasil kajian, dan aspirasi masyarakat guna memastikan momentum percepatan pembangunan di Kepulauan Nias benar-benar menghasilkan perubahan yang berkelanjutan. (YH)