 |
| Foto: Yampit Womaki Nawipa A.md Tek [ Bupati kab Paniai]. |
Paniai - Atensinews.co.
Di tengah panggung politik Indonesia yang riuh oleh retorika, monolog panjang, dan pencitraan, Kabupaten Paniai justru dipimpin dengan cara yang melawan arus. Bupati Yampit Womaki Nawipa, A.Md.Tek. memilih “diam dalam seribu tindakan” sebagai jurus utama memerintah.
Bagi saya, ini bukan sekadar gaya. Ini strategi. Sebuah jawaban yang sangat kontekstual untuk Tanah Meuwo yang 80% wilayahnya pegunungan, dengan 216 kampung yang selama puluhan tahun lebih sering mendengar janji daripada merasakan negara.
Setelah satu tahun dua bulan memimpin sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, jurus “diam” itu mulai menunjukkan hasilnya. Dan menurut hemat saya, ada tiga alasan mengapa jurus ini efektif untuk Paniai, sekaligus menjadi pembeda dari model kepemimpinan yang lazim di Papua.
*Pertama: Diam Itu Bukan Kosong, Melainkan Efisiensi Energi*
Sejak serah terima jabatan dari Penjabat Bupati Martha Pigome pada 3 Maret 2025 di Aula Kantor Bupati Paniai, Madi-Enarotali, publik bisa langsung membaca arah Bupati Yampit. Ia hanya bicara tiga hal: terima kasih, politik telah usai, dan perintah agar 216 kepala kampung pulang ke wilayah tugas.
Singkat. Padat. Langsung ke eksekusi.
Saya menilai, di daerah dengan geografi seberat Paniai, pidato panjang adalah kemewahan yang tidak perlu. Setiap jam yang dihabiskan di mimbar adalah satu jam yang hilang untuk meninjau puskesmas, mengecek jalan kampung, atau memastikan guru hadir di sekolah.
Dengan memilih diam di panggung, Bupati Yampit memindahkan seluruh energi birokrasi ke lapangan. Forkopimda, KPU, Bawaslu, ASN, DPR, hingga tokoh adat dan agama yang hadir saat sertijab tidak pulang membawa kutipan indah. Mereka pulang membawa tugas: kawal kepala kampung kembali ke kampung.
Inilah efisiensi. Diam berarti tidak membuang waktu untuk pencitraan, tetapi langsung memberi perintah kerja yang terukur.
*Kedua: Seribu Tindakan Itu Nyata, Terukur, dan Diawasi*
Jurus “diam” akan jadi omong kosong jika tidak diikuti “seribu tindakan”. Dan di sinilah, menurut pengamatan saya, letak keunikan Bupati Yampit. Setiap kata yang jarang ia ucapkan selalu mengandung konsekuensi yang jelas.
Contoh paling telak adalah kebijakan “Kepala Kampung Wajib Pulang”. Perintahnya tegas: “Selesai kegiatan ini harus pulang ke kampung dan membangun kampung di sana. Enam bulan kemudian saya akan datang melihat secara langsung.”
Kalimat itu pendek, tetapi dampaknya sistemik. Selama ini, problem klasik Paniai adalah absennya negara di tingkat kampung. Kantor kampung kosong, tetapi dana desa tetap jalan. Aparat tinggal di Enarotali, tetapi rakyat di pegunungan tetap menunggu layanan.
Dengan perintah pulang plus tenggat “enam bulan saya cek langsung”, Bupati Yampit memaksa desentralisasi APBD terjadi secara natural. Pejabatnya dipaksa turun, maka anggarannya ikut turun. Ini logika sederhana yang luput dijalankan banyak kepala daerah.
Tindakan lain yang membuktikan jurus ini adalah pelantikan 24 kepala distrik pada 22 Januari 2026. Pesan Bupati Yampit juga singkat: jabatan adalah “amanah besar yang harus dijalankan dengan integritas, kejujuran, dan disiplin”. Tidak banyak normatif. Namun tiga bulan kemudian, Kepala Distrik Kebo Matias Gobai sudah memetakan kebutuhan 13 kampung dan menetapkan fokus pada pendidikan serta kesehatan.
Satu pelantikan melahirkan seribu tindakan di lapangan. Inilah bukti bahwa instruksi yang jelas melahirkan eksekusi yang cepat.
Bahkan ketika warga Yohanis Dogomo menagih janji kesehatan dan pendidikan, serta Nakes Maria Kadepa mengeluhkan akses layanan, Bupati Yampit tidak menjawab dengan konferensi pers. Ia menjawab dengan dua tindakan: meninjau RSUD Madi sebelum dilantik dan memerintahkan 216 kepala kampung pulang agar puskesmas ada yang mengawasi. Diam, tetapi tindakannya lebih nyaring dari seribu kata.
*Ketiga: Jurus Ini Relevan untuk Mewujudkan “Aweta Ko Enaa Agapida”*
Saya berpendapat, jurus “diam dalam seribu tindakan” adalah penerjemahan paling konkret dari visi “Aweta Ko Enaa Agapida”: Paniai yang aman, tertib, bersih, dan takut akan Tuhan.
*Aweta - Aman* terwujud melalui jurus persatuan “Paniai untuk Semua”. Dengan menegaskan politik usai sejak 3 Maret 2025, Bupati Yampit mengamankan modal sosial terbesar: kebersamaan. Tanpa persatuan, anggaran sebesar apa pun akan habis oleh gesekan.
*Ko - Tertib* tercipta karena birokrasi diperjelas. Perintah “pulang kampung” dengan tenggat enam bulan adalah penertiban struktural. Kantor kampung yang dulu kosong kini berpenghuni. Distrik yang dulu hanya stempel kini jadi ujung tombak.
*Enaa - Bersih* tercermin dari fokus APBD. Dengan menegaskan lima sektor prioritas kepada 24 kepala distrik: pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik, Bupati Yampit membersihkan anggaran dari seremonial menuju layanan. Kunjungan ke RSUD Madi sebelum dilantik adalah simbolnya: pemimpin datang ke tempat masalah, bukan mengundang masalah datang ke kantor.
*Agapida - Takut akan Tuhan* dijaga melalui teladan. Kunjungan ke gereja sebelum dilantik dan imbauan menjaga kerukunan rumah ibadah adalah pesan bahwa pembangunan tidak boleh tercerabut dari nilai.
*Tantangan: Diam Harus Dikawal, Seribu Tindakan Harus Diukur*
Meski demikian, saya harus jujur mengatakan jurus ini belum sempurna. Diam yang tidak dikawal bisa berubah menjadi jarak dengan rakyat. Seribu tindakan yang tidak diukur bisa berubah menjadi kerja tanpa arah.
Ada tiga pekerjaan rumah yang menurut saya wajib dikawal publik Paniai.
_Pertama_, pengawasan “enam bulan saya cek langsung” harus benar-benar terjadi. Jika tidak, perintah pulang kampung hanya akan jadi wacana baru. Rakyat di 216 kampung berhak menagih janji itu.
_Kedua_, kekurangan tenaga kesehatan dan guru harus diisi segera. Percuma kepala kampung pulang jika puskesmas tetap kosong dan sekolah tetap tanpa guru. Seribu tindakan harus sampai pada SDM.
_Ketiga_, transparansi APBD sektor pendidikan dan kesehatan harus dibuka. Rakyat berhak tahu berapa anggaran yang sampai ke kampung, bukan hanya mendengar slogan “dari gedung ke kampung”.
Tanpa tiga hal itu, “diam” bisa disalahpahami sebagai tertutup, dan “seribu tindakan” bisa dipertanyakan hasilnya.
*Penutup: Jurus yang Patut Dilirik Daerah Lain*
Di era ketika banyak kepala daerah berlomba tampil di media sosial, Yampit Nawipa memilih bekerja dalam sunyi. Di era ketika pidato lebih panjang dari program, ia memilih instruksi pendek yang berdampak panjang.
Saya meyakini, jurus “diam dalam seribu tindakan” adalah antitesis yang sehat untuk politik pencitraan. Ia membuktikan bahwa kepercayaan publik tidak dibangun dengan kata, melainkan dengan kerja yang konsisten dan diawasi.
Paniai belum sepenuhnya “Aweta Ko Enaa Agapida”. Tantangan geografis, SDM, dan anggaran masih nyata. Namun, arahnya sudah benar. Jika 216 kepala kampung benar-benar hadir, 24 kepala distrik bekerja dengan integritas, dan APBD sampai ke puskesmas serta sekolah, maka diam itu akan bergema menjadi kemajuan.
Seperti yang sering disampaikan Bupati Yampit, “Tidak ada keberhasilan pembangunan tanpa kebersamaan dan persatuan”. Dan menurut pengamatan saya, kebersamaan itu sedang dirajut. Dalam diam, oleh seribu tindakan nyata.
Jurus ini, menurut saya, layak dilirik daerah lain di Papua dan Indonesia. Sebab kadang, pemimpin yang paling berdampak adalah yang paling sedikit bicara.
(Jk Agamomoida)
0 Komentar