Palembang – Atensinews.co.
Sejarah baru saja tertulis di Bumi Sriwijaya. Untuk pertama kalinya, pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Sumatera Selatan dihadiri tokoh-tokoh elit nasional. Momentum ini menjadi penanda kuat bahwa era jurnalisme “main-main” telah berakhir. (27/04/2026)
Acara pelantikan yang berlangsung megah di Palembang ini bukan sekadar seremonial. Kehadiran Penasehat Khusus Presiden RI memberi sinyal bahwa eksistensi AKPERSI mendapat perhatian langsung dari pusat. Selain itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo juga memberikan penghormatan melalui perwakilan Humas Polda Sumsel, menegaskan kemitraan strategis antara Polri dan jurnalis dalam wadah AKPERSI.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan turut memberikan atensi dengan mengutus Staf Ahli Gubernur untuk menyaksikan langsung pelantikan tersebut. Hal ini sekaligus menegaskan posisi AKPERSI sebagai kekuatan baru yang membawahi sekitar 250 media di wilayah Sumsel.
Ketua Umum AKPERSI, Rino Triono, S.Kom., S.H., dalam pidatonya menegaskan bahwa AKPERSI merupakan organisasi profesi, bukan ormas atau LSM. Dengan jaringan 2.500 media dan 100 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di seluruh Indonesia, AKPERSI disebut sebagai “benteng terakhir” bagi keadilan masyarakat.
“Kami hadir bukan untuk menjadi keresahan, tetapi untuk memperbaiki marwah jurnalisme. Siapa pun pejabatnya mulai dari kepala desa hingga kepala daerah harus siap menghadapi kontrol sosial yang tajam dan faktual,” tegasnya.
Di tengah perkembangan teknologi, AKPERSI juga menaruh perhatian pada pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam dunia pers. Para jurnalis dibekali kemampuan untuk membedakan konten asli dan rekayasa digital, sehingga dapat meminimalisir penyebaran hoaks yang berpotensi merusak tatanan informasi publik.
Dalam waktu singkat, DPD AKPERSI Sumsel telah membentuk 10 DPC dari total 17 kabupaten/kota. Struktur ini membawahi ratusan media lokal yang siap menjalankan fungsi kontrol sosial secara serentak.
Selain itu, organisasi ini juga menekankan disiplin internal. Wartawan yang melanggar kode etik, seperti menulis tanpa narasumber atau menyebarkan hoaks, akan dikenakan sanksi tegas hingga pemberhentian tidak hormat.
AKPERSI Sumsel juga menegaskan perannya sebagai pengawal kepentingan publik, mulai dari isu kemanusiaan, tambang ilegal, hingga transparansi anggaran daerah. Organisasi ini berkomitmen menjaga independensi dan menolak segala bentuk intervensi yang dapat merusak integritas jurnalisme.
Kehadiran sejumlah tokoh nasional, termasuk Laksamana TNI (Purn) Dr. Drs. Ir. Yono Thamrin serta jajaran Forkopimda, semakin menguatkan bahwa AKPERSI hadir sebagai organisasi yang serius dalam membangun pers profesional.
Dengan berakhirnya prosesi pelantikan ini, bendera AKPERSI resmi berkibar di seluruh penjuru Sumatera Selatan. Pesan yang disampaikan pun tegas: seluruh pemangku kepentingan diharapkan bekerja secara transparan dan akuntabel, seiring meningkatnya peran kontrol sosial dari insan pers.
(Red)


0 Komentar