Limapuluh Kota - Atensinews.co.
Klarifikasi sekaligus permohonan maaf yang disampaikan Bupati Lima Puluh Kota, Safni Sikumbang, terkait kasus video call seks (VCS) yang telah viral selama dua bulan terakhir, tidak menyentuh inti permasalahan dan dianggap hanya untuk mengelabui publik. Hal itu ditegaskan oleh tokoh masyarakat Luak 50, Zulhefrimen, SH.
Pada Sabtu (28/2/2026), melalui postingan yang menyebar luas di platform media sosial, Safni menyampaikan tiga poin utama, menyatakan dirinya sebagai korban, mengecam keras pihak yang membuat dan menyebarluaskan video, serta memastikan fokus dan kinerjanya sebagai pemimpin tidak akan terganggu. Penanganan hukum kasus ini telah diserahkan kepada kuasa hukumnya, Advokat Nuril Hidayati, M.H., dengan proses saat ini tengah ditangani oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat.
Namun, respons tersebut justru memicu kecaman karena tidak menjawab pertanyaan pokok yang telah menggemparkan masyarakat.
"Kita tidak meminta penjelasan yang panjang lebar. Hanya satu pertanyaan inti, apakah pelaku dalam video VCS berdurasi 30 detik tersebut benar-benar Bupati Safni? Jawaban sederhana 'ya' atau 'tidak' sudah cukup. Mengapa harus diputar-balikan dan sama sekali tidak menyentuh substansi permasalahan?" tegas Zulhefrimen dalam keterangannya.
Ia menegaskan, meskipun ada klaim bahwa video merupakan hasil editan, fakta latar belakang dipan berulir yang diduga berada di salah satu kamar Rumah Dinas Bupati membuat argumen tersebut sulit diterima publik.
"Jika memang hasil editan, mengapa latar tempatnya persis dengan ruangan di rumah dinas? Ini bukan hal yang bisa disepelekan dan justru semakin menimbulkan keraguan masyarakat terhadap kebenaran yang disampaikan," jelasnya.
Klaim Safni sebagai korban pemerasan juga menjadi titik sorotan. Zulhefrimen mengajukan pertanyaan mendasar yang belum mendapatkan jawaban, siapa pihak yang diduga melakukan pemerasan, dan apakah pelaku tersebut memang menguasai bukti video yang aktornya benar-benar Safni.
"Belum ada satu pun klarifikasi mengenai identitas pihak yang diduga memeras. Tak mustahil sang pemeras benar-benar memiliki bukti yang sahih, sehingga klaim sebagai korban hanya menjadi alat untuk mengalihkan perhatian dari inti masalah," tandasnya.
Kritikan lebih lanjut muncul terkait ketidakkonsistenan Safni dalam membela diri. Zulhefrimen mengingatkan dua momen penting di masa lalu di mana Safni dengan tegas bersumpah untuk membuktikan kebenarannya: saat dihadapkan isu dugaan ijazah Paket C palsu pada Pilkada 2024, serta dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lima Puluh Kota tahun 2025.
"Pada kasus sebelumnya, beliau dengan tegas bersumpah demi Allah SWT dan menjunjung tinggi Kitab Suci Al-Qur'an untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Namun pada kasus VCS ini, tidak ada tindakan serupa sama sekali. Mengapa sekarang berbeda? Hal ini membuat masyarakat semakin curiga akan kebenaran yang disampaikannya," tegas Zulhefrimen.
Dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga ketenangan dan mempercayakan proses hukum kepada aparat penegak hukum. Namun demikian, ia menegaskan bahwa transparansi yang sebenarnya serta jawaban yang jelas dan tegas dari pihak yang bersangkutan adalah hal mutlak yang dibutuhkan untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat Lima Puluh Kota.
( Aweng )
0 Komentar