Bogor - Atensinews.co.
Ratusan warga Cluster Virginia, Perumahan Kota Wisata Cibubur menyampaikan aspirasi dan penolakan di depan kavling pembangunan gedung FIF 7 lantai disamping gerbang perumahan mereka pada Selasa pagi (3/2/2026).
Aspirasi melalui orasi yang mereka lakukan berjalan tertib dan dengan bahasa-bahasa yang elegan tidak propokatif menolak pembangunan gedung tersebut dengan beragam alasan.
Kehadiran gedung FIF 7 lantai tersebut disebutkan dari perizinan yang tidak melibatkan lingkungan dan proses pembangunan nanti ditengarai menimbulkan efek bising dan getaran ke perumahan warga.
Pemakaian gedung itu pun dikhawatirkan akan berdampak sosial yang berat bagi lingkungan, bisa menjadi markas Debt Colector, menimbulkan kemacetan, berakibat kepada ketidaknyamanan warga penghuni Cluster Virginia.
Selain menyampaikan aspirasi, melalui perwakilan warga diketahui telah resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor yang mengeluarkan perizinan PBG.
Gugatan tersebut diajukan atas terbitnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk pembangunan gedung perkantoran setinggi tujuh lantai yang dinilai cacat administrasi, bertentangan dengan peruntukan tata ruang, serta berpotensi membahayakan keselamatan warga.
Gugatan didaftarkan oleh warga terdampak yang didampingi Tim Advokasi Lawan Ketidakadilan (KAWAL) yang dipimpin oleh salah seorang Purnawirawan Perwira Tinggi TNI dan juga Tim advokasi PCKC. Salah satu penggugat adalah seorang warga lanjut usia yang tinggal sendiri di rumah yang berbatasan langsung dengan lokasi proyek.
Dalam gugatan tersebut, warga mengungkap adanya dugaan maladministrasi serius dalam penerbitan izin PBG Nomor: SK- PGB.32.0102-06112025-003.
“Di dalam Surat Keputusan PBG tercantum izin untuk Kavling Nomor 1, sementara pembangunan fisik dilakukan di Kavling Nomor 16. Kedua kavling tersebut merupakan objek hukum yang berbeda,” ujar warga tersebut.
Menurut warga, perbedaan objek ini menunjukkan lemahnya verifikasi lapangan oleh instansi terkait sebelum izin diterbitkan. Hal tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik.
*Ancam Keselamatan Lansia*
Selain persoalan administratif, pembangunan gedung tersebut menuai keberatan keras karena aspek keselamatan dan kemanusiaan. Tepat di belakang lokasi proyek, tinggal seorang lansia yang hidup seorang diri, dengan jarak rumah hanya sekitar dua meter dari tembok bangunan proyek. Rumah tersebut dihuni oleh RA Dewi Margawati, yang merupakan istri dari Alm Jenderal Hari Sabarno, mantan Menteri Dalam Negeri pada masa 2001-2004.
“Getaran alat berat, debu konstruksi, serta potensi risiko struktural sangat mengancam kesehatan dan keselamatan klien kami. Ini bukan semata persoalan tata ruang, melainkan persoalan perlindungan terhadap warga rentan,” ujar Kuasa Hukum Warga, Arbab Paproeka, SH.
*Dinilai Langgar Masterplan Kawasan*
Warga juga menilai PBG tersebut melanggar Masterplan Kota Wisata yang menetapkan lokasi tersebut sebagai Zona Hunian serta Zona Komersial Penunjang Perumahan, bukan sebagai Zona Perkantoran Komersial Perkotaan bertingkat tinggi.
Selain itu, warga menyoroti masifnya alih fungsi ruang terbuka hijau di kawasan gerbang Perumahan Kota Wisata, termasuk penebangan area hijau dan penutupan danau resapan air untuk kepentingan pembangunan komersial. Kondisi tersebut, menurut warga, telah berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan dan meningkatnya risiko banjir.
*Tuntutan Warga*
Melalui gugatan ini, warga meminta PTUN Bandung untuk:
1. Mengeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan (schorsing) atas PBG yang disengketakan;
2. Menghentikan sementara seluruh aktivitas pembangunan gedung;
3. Membatalkan PBG yang dinilai cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan tata ruang.
Warga berharap PTUN Bandung dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat setempat terhadap kasus hukum yang sedang digugat.
(Tom)
0 Komentar