Jakarta – Atensinews.co.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPP PWDPI), M. Nurullah RS, menyampaikan kritik tajam menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menilai kenaikan harga BBM non subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi.
Menurutnya, pandangan tersebut terlalu sempit dan mengabaikan kenyataan di lapangan yang justru menunjukkan dampak berantai yang terasa luas.
Seperti diketahui, kenaikan harga BBM non subsidi resmi berlaku mulai Rabu (10/6/2026). Menanggapi berbagai kritik, Menkeu menyatakan dampaknya relatif minim karena BBM jenis tersebut tidak digunakan oleh angkutan barang maupun angkutan umum, melainkan lebih banyak dipakai kendaraan pribadi. Ia juga meyakini pemerintah telah menyiapkan strategi agar kuota BBM bersubsidi tidak membengkak.
"Kami menghormati penjelasan pemerintah, namun pernyataan bahwa dampaknya minim justru menimbulkan keraguan. Memang secara teknis Pertamax tidak menjadi bahan bakar utama angkutan barang, namun kita tidak bisa menutup mata bahwa kenaikan ini tetap memicu kenaikan biaya operasional di berbagai sektor lain," tegas Nurullah RS.
Ia menjelaskan bahwa banyak kendaraan operasional usaha, jasa, hingga kendaraan dinas yang menggunakan BBM non subsidi. Ketika harganya naik, maka biaya operasional akan meningkat, yang pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen.
Selain itu, kenaikan harga BBM non subsidi sering kali dijadikan acuan tidak resmi oleh pedagang dan pengusaha untuk menaikkan harga barang dan jasa secara umum, meskipun tidak ada kaitan langsung.
"Di lapangan, ketika harga salah satu jenis BBM naik, seringkali menjadi alasan serentak untuk menaikkan ongkos, harga jasa, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Rakyat melihatnya sebagai satu kesatuan, bukan dipilah-pilah mana yang subsidi dan mana yang tidak. Jadi klaim dampaknya terbatas tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan yang dirasakan masyarakat," ujarnya.
Ketum PWDPI juga menilai pernyataan bahwa pengguna BBM non subsidi hanya kalangan tertentu cenderung meremehkan beban yang ditanggung.
"Banyak juga pekerja, wiraswasta, dan keluarga menengah yang menggunakan kendaraan berbahan bakar Pertamax untuk keperluan bekerja dan mencari nafkah. Ketika harganya naik hampir Rp4.000 per liter, ini langsung menambah pengeluaran bulanan mereka yang tidak sedikit," tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh satu sektor saja.
"Kenaikan biaya transportasi pribadi, biaya operasional usaha kecil, hingga psikologi pasar yang menganggap harga akan terus naik—semua ini berkontribusi pada tekanan inflasi. Jika hanya dilihat dari sisi angkutan barang saja, tentu akan terlihat minim, tapi dampak menyeluruhnya tidak bisa diabaikan," tambahnya.
Terkait jaminan pemerintah agar kuota BBM bersubsidi tidak membengkak, Nurullah RS menilai hal itu perlu dibuktikan di lapangan.
"Kita mendukung upaya menjaga agar BBM bersubsidi tepat sasaran. Namun, selama ini pengawasan masih sering menjadi masalah. Jangan sampai setelah harga non subsidi naik, justru terjadi penumpukan permintaan pada BBM bersubsidi yang akhirnya kelangkaan atau kuotanya habis sebelum waktunya," desaknya.
Ia meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan perhitungan angka di atas kertas, tetapi juga peka terhadap kondisi nyata masyarakat.
"Angka inflasi mungkin terlihat kecil secara statistik, tapi bagi rakyat yang harus mengatur keuangan setiap hari, kenaikan sekecil apa pun tetap terasa. Pemerintah harus lebih transparan dan segera mengawasi agar kenaikan ini tidak disalahgunakan untuk menaikkan harga secara berlebihan tanpa alasan yang jelas," tegasnya.
"Kebijakan boleh saja diambil berdasarkan pertimbangan ekonomi, tapi dampaknya harus tetap diperhatikan. Jangan sampai masyarakat merasa tidak didengar dan beban hidup justru semakin berat," pungkasnya.
(Tim)
0 Komentar