Jakarta – Atensinews.co.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPP PWDPI), M. Nurullah RS, menilai penangkapan lima Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak terkait di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat dugaan adanya permainan kotor dalam pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Penangkapan ini merupakan kelanjutan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sebelumnya menjerat Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan.
Seperti diumumkan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, kelima orang yang ditetapkan sebagai tersangka terdiri dari dua perwakilan BPK Perwakilan Sumatera Selatan, satu tenaga ahli Anggota V BPK, serta dua orang dekat Anggota V BPK RI.
Mereka diduga menerima suap untuk mengatur hasil pemeriksaan keuangan daerah agar temuan penyimpangan tidak terungkap secara besar, sehingga daerah terkait tetap mendapatkan predikat WTP.
Dugaan ini tidak hanya terbatas pada Muara Enim, tetapi juga diduga melibatkan pengaturan hasil pemeriksaan di provinsi lain seperti Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung.
Nurullah RS menyatakan bahwa penangkapan ini menjadi bukti awal yang menguatkan kecurigaan publik selama ini. Opini WTP dianggap sebagai standar tertinggi yang menunjukkan pengelolaan keuangan daerah berjalan bersih dan tertib. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa predikat tersebut bisa saja didapatkan melalui cara-cara yang tidak jujur.
"Kalau benar terbukti ada suap untuk mengatur laporan agar temuan diperkecil dan tetap dapat WTP, maka ini adalah kejahatan ganda. BPK seharusnya menjadi penjaga keuangan negara, tapi justru ada oknum yang menjual kepercayaan tersebut. Ini merusak kredibilitas lembaga yang seharusnya menjadi benteng terakhir agar uang rakyat tidak dikorupsi," tegasnya, Rabu (10/6/2026).
Ia menambahkan, jika WTP bisa didapatkan dengan membayar, maka selama ini banyak laporan BPK yang dianggap bersih patut dipertanyakan keabsahannya.
"Masyarakat jadi bertanya-tanya: daerah mana saja yang mendapatkan WTP dengan cara jujur, dan mana yang 'dibeli'? Ini menimbulkan keraguan besar terhadap seluruh hasil pemeriksaan keuangan daerah selama beberapa tahun terakhir," ujarnya.
Yang paling mengkhawatirkan, menurut Nurullah RS, adalah dugaan bahwa praktik ini tidak hanya terjadi di Muara Enim, melainkan juga melibatkan wilayah lain di Sumatera Bagian Selatan seperti Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Hal ini menunjukkan adanya pola terstruktur, bukan sekadar kesalahan oknum perorangan.
"KPK harus menelusuri tuntas. Jangan berhenti hanya pada lima orang yang ditahan ini. Jika benar ada jaringan yang mengatur, maka harus dibongkar seluruhnya, termasuk peran pimpinan yang bertanggung jawab. Apakah ini hanya kelalaian, atau memang sudah menjadi budaya yang dibiarkan?" tanyanya.
Ia juga mempertanyakan peran Anggota V BPK yang wilayah kerjanya meliputi daerah-daerah tersebut. Adanya tenaga ahli dan orang dekatnya yang terjerat dugaan suap menimbulkan pertanyaan apakah ada keterlibatan lebih tinggi lagi.
Ketum PWDPI mendesak KPK dan pimpinan BPK untuk melakukan langkah tegas dan transparan. Pertama, mengungkap secara lengkap siapa saja yang terlibat dan berapa nilai suap yang diterima. Kedua, melakukan pemeriksaan ulang terhadap seluruh laporan keuangan daerah yang diduga diatur, agar kebenaran sesungguhnya dapat diketahui publik.
"Jangan biarkan WTP menjadi komoditas dagangan. Jika ada daerah yang mendapatkan predikat tersebut dengan cara tidak jujur, maka statusnya harus dicabut dan diumumkan secara terbuka. Rakyat berhak tahu mana yang benar-benar bersih dan mana yang hanya tertutupi laporan palsu," tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa BPK memiliki kedudukan independen menurut Undang-Undang. Jika kemandiriannya ternyata bisa dibeli dengan uang, maka seluruh sistem pengawasan keuangan negara berada dalam bahaya besar.
"Penjaga keuangan negara yang korup jauh lebih berbahaya daripada koruptor biasa. Karena mereka yang menutupi kejahatan, sehingga uang rakyat terus mengalir keluar tanpa ada yang berani mengungkapnya. Kami mendukung penuh KPK untuk mengusut kasus ini sampai ke akar-akarnya, tanpa pandang jabatan atau kedudukan," pungkasnya.
(Tim)
0 Komentar