Ketua Forum Pemuda mahasiswa Kabupaten Mamasa (FPMKAM) menilai seleksi ini tidak transparan. Praktik tersebut berpotensi besar Melemahkan semangat reformasi birokrasi yang diatur dalam sistem merit ASN.Game keluarga
KETUA FPMKAM, Kiram menyebutkan “Kalau birokrasi dikendalikan oleh kepentingan keluarga, maka yang hancur bukan cuma sistem ASN-nya, tapi juga moralitas publik dan lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemda. Ini bukan soal jabatan, tapi soal keadilan dan kepercayaan rakyat,” tegas Kiram.
Ketua FPMKAM menduga salah satu anggota panitia seleksi (pansel) memiliki hubungan darah dengan salah satu peserta job fit yang diproyeksikan menempati jabatan strategis. Dugaan ini, sudah jelas telah melanggar asas netralitas, integritas, dan keadilan dalam proses seleksi.
"Jelas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menegaskan bahwa jabatan harus diisi berdasarkan kompetensi, kinerja, dan integritas — bukan hubungan keluarga atau kedekatan politik",ujar Ikram.
Ketua FPMKAM mengancam akan menduduki Kantor bupati Mamasa jika hasil keputusan ini tetap di umumkan
Kami berharap pemkab Mamasa segera mengevaluasi kinerja (Pansel) Untuk lebih profesional dalam hal penilaian terhadap peserta seleksi, masalah ini harus sampai ke komisi apartur sipil negara (KASN).
"Kabupaten Mamasa sampai hari ini dalam persoalan ekonomi sudah terlalu buruk. Jadi jangan menambah nambah masalah lagi.
Birokrasi Mamasa harus dikelola oleh orang-orang terbaik dan bijaksana
Bukan orang-orang berkepentingan khusus yang berdasar pada garis keturunan
(Tim)
0 Komentar