Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor Enggan Dikonfirmasi Soal Proyek Jalan Lingkar Pasar Cileungsi ‎


Bogor - Atensinews.co.

‎Proyek rekonstruksi jalan lingkar Pasar Cileungsi yang dikerjakan oleh CV. Bangun Makmur kembali menjadi sorotan publik. Proyek yang berada di bawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor ini menuai kritik setelah ditemukan dugaan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.

‎Selain pekerjaan betonisasi jalan, pelaksana proyek juga mengerjakan saluran drainase U-Ditch. Namun, berdasarkan pantauan di lapangan, pekerjaan pemasangan U-Ditch tersebut diduga tidak menggunakan alas dasar coran beton sebagaimana mestinya. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait kualitas dan ketahanan konstruksi saluran tersebut.

‎Saat awak media berupaya melakukan konfirmasi melalui pesan singkat (WhatsApp) kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor, yang bersangkutan enggan memberikan keterangan terkait persoalan tersebut. Sikap tertutup pejabat publik ini disayangkan oleh berbagai pihak, terutama kalangan pemerhati dan lembaga sosial masyarakat.

‎Salah satu aktivis dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penjara Indonesia, Jimmy Valiant mengaku kecewa terhadap sikap Kepala Dinas PUPR yang menolak dikonfirmasi oleh media.

‎“Kami menilai seharusnya pejabat publik bersikap terbuka terhadap informasi, apalagi menyangkut penggunaan anggaran negara. Sikap diam justru menimbulkan tanda tanya besar,” ujar Jimmy Valiant Aktivis LSM Penjara Indonesia kepada media, selasa (21/10/2025).

‎LSM Penjara Indonesia juga berencana akan melayangkan surat resmi kepada Dinas PUPR Kabupaten Bogor untuk meminta klarifikasi tertulis mengenai pelaksanaan proyek dan dugaan ketidaksesuaian teknis di lapangan.

‎"Kita akan surati dinas terkait, proyek ini pakai uang rakyat dan jangan bungkam saat dikonfirmasi," tegasnya.

‎Proyek yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Namun, transparansi dan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek publik tetap menjadi sorotan utama demi terwujudnya pembangunan yang berkualitas dan akuntabel.

‎(Tim)

0 Komentar