KAMAKSI Sentil Menkeu Purbaya Kucurkan 200 Triliun ke Perbankan Resiko Picu Inflasi, Mirip BLBI Sarat Praktik Korupsi dan Manipulasi

Jakarta - Atensinews.co.

‎Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil Kebijakan fiskal utama sejak menjabat pada September 2025.

‎Sekitar Rp 200 triliun dana kas negara yang sebelumnya mengendap di Bank Indonesia akan disalurkan ke bank-bank milik negara (Himbara).

‎Kebijakan Menkeu Purbaya menuai kritik tajam dari Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI). Ketua Umum DPP KAMAKSI Joko Priyoski mengatakan, "rencana Menteri Keuangan Purbaya menarik dana di Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 200 triliun dikhawatirkan bisa menimbulkan berbagai risiko perekonomian yang cukup serius di kemudian hari nantinya.
‎Dampak stabilitas moneter dikhawatirkan juga akan muncul, jika stabilitas moneter terguncang, maka inflasi berpotensi besar terjadi. Dana Rp 200 triliun yang berpindah ke bank akan memperbesar likuiditas di pasar. Meski likuiditas besar, tapi jika tidak diserap ke kredit produktif dengan cepat, efeknya bisa menekan nilai rupiah dan memicu inflasi. Langkah Menkeu Purbaya ini juga seperti ingin menghidupkan kembali BLBI yang dahulu sarat dengan praktik korupsi dan manipulasi", kritik Jojo sapaan akrab Joko Priyoski.

‎Purbaya boleh saja ahli dalam ilmu ekonomi, tetapi ia dinilai tidak memahami budaya serta karakter masyarakat Indonesia yang saat ini masih berjuang di tengah himpitan ekonomi dan daya beli menurun. Sebagai Menkeu, seharusnya Purbaya juga paham banyak juga oknum bankir yang mencari keuntungan pribadi. Menkeu Purbaya harus belajar dari sejarah kelam kasus BLBI menyebabkan kerugian Negara yang Masif. Kami meminta Pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut yang beresiko besar terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Masih banyak cara untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, misalnya meninjau ulang proyek ambisius seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Food Estate, menghapus jabatan Wamen yang terlalu banyak di beberapa Kementerian, memangkas gaji dan tunjangan Pejabat, Direksi BUMN, dan Anggota DPR RI. Serta turunkan PPN menjadi 8 persen dan kenakan pajak kekayaan 5 %  untuk orang-orang super kaya di Negeri ini", pungkas Jojo yang juga Presidium KKMP (Koalisi Kawal Merah Putih).

AR

0 Komentar