Di banyak kawasan industri dan tambang, K3 bukan dijalankan, tetapi sekedar pajangan. Masalah utamanya jelas, perusahaan lebih fokus mengejar produksi dan efisiensi biaya daripada melindungi keselamatan pekerja. Akibatnya, SOP di lapangan dilanggar, pekerja dipaksa bekerja tanpa APD yang layak, dan penggunaan APD sering dianggap opsional.
Bukti pengabaian ini jelas terlihat. Banyak pekerja yang menjalankan pekerjaan berisiko tinggi tanpa sertifikasi resmi. Alat kerja dibiarkan rusak, pelatihan hanya dilakukan formalitas, bahkan beberapa atasan memerintahkan pekerja mengikuti training ilegal yang tidak diakui perusahaan.
Kecelakaan yang seharusnya jadi alarm justru ditutupi agar tidak mengganggu citra manajemen.
Dampaknya tidak main-main. Pekerja kehilangan rasa aman, cedera kerja meningkat, dan beban mental bertambah. Perusahaan pun sebenarnya menanggung kerugian : produktivitas menurun, dan muncul ketegangan dengan serikat pekerja.
Fenomena ini terjadi karena lemahnya pengawasan pemerintah dan kultur perusahaan yang menganggap K3 sebagai biaya tambahan, bukan investasi keselamatan. Selama logika “kejar target dulu, keselamatan nanti” masih tertanam, maka kecelakaan kerja bukan musibah tetapi konsekuensi dari pilihan manajemen.
Saya menilai, perusahaan yang mengabaikan K3 sedang membangun industri di atas risiko nyawa manusia. Ini tidak bisa dibiarkan. Pemerintah harus melakukan audit K3 secara menyeluruh, memberikan sanksi tegas, dan memastikan pelatihan serta alat kerja memenuhi standar nasional. Serikat pekerja juga harus diberi ruang yang kuat untuk mengawasi pelaksanaan K3, bukan dibungkam ketika memberi kritik.
Keselamatan bukan bonus dan bukan kebaikan hati perusahaan.
K3 adalah hak dasar pekerja, dan pelanggarannya adalah bentuk kekerasan struktural yang harus dihentikan.
(Tim)
0 Komentar