Jakarta - Atensinews.co.
Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) sebagai organisasi yang berkomitmen mengawal terwujudnya sistem birokrasi pemerintahan yang bersih bebas dari praktik korupsi menyatakan dukungannya atas komitmen Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Ketua Umum DPP KAMAKSI Joko Priyoski mengatakan, "komitmen Gubernur Pramono Anung mewujudkan sistem pemerintahan anti korupsi tentunya harus di aktualisasikan dalam bentuk nyata misalnya mendorong reformasi total tata kelola birokrasi dan melakukan pergantian pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang selama ini menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. KAMAKSI mendesak Gubernur DKI Pramono Anung segera mencopot Marullah Matali dari jabatan Sekda atas dugaan praktik KKN dan penyalahgunaan jabatan," tegas Jojo sapaan akrabnya yang juga dikenal Aktivis '98.
KAMAKSI menyatakan Marullah Matali diduga memanfaatkan posisi jabatannya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Jakarta untuk mengangkat keluarganya menempati posisi pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Sekda Marullah mengangkat putranya yakni Muhammad Fikri Makarim alias Kiky sebagai Tenaga Ahli (TA) Sekda Pemprov DKI Jakarta dan Faisal Syafruddin sebagai Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta.
Marullah Matali selama menjabat sebagai Sekda menempatkan Muhammad Fikri Makarim diberikan ruangan khusus yang letaknya berdampingan dengan ruang kerja Sekda.
"Selain itu sepak terjang Muhammad Fikri Makarim alias Kiky diduga melakukan intimidasi terhadap sejumlah Direksi dan Komisaris BUMD dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk pengumpulan dana demi kepentingan pribadi. Selain itu, Sekda Marullah Matali diduga juga mengangkat Chaidir yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil WaliKota Jakarta Pusat menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Chaidir diduga melakukan praktik jual-beli jabatan dengan nominal beragam," ungkap Jojo sapaan akrab Joko Priyoski.
Sebelumnya sempat ramai diberitakan adanya laporan ke pihak KPK terkait dugaan penyalahgunaan jabatan Sekda DKI Marullah Matali yang diduga memberikan jabatan kepada anaknya, Muhammad Fikri Makarim alias Kiky, sebagai Tenaga Ahli Sekda dan menantu keponakannya, Faisal Syafruddin sebagai Plt Kepala Badan Pengelola Aset Daerah DKI.
Dalam laporan itu, Kiky dikatakan mendapat ruangan khusus yang letaknya bersebelahan dengan ruangan Marullah di kantornya. Lalu, Kiky juga disebut melakukan intimidasi kepada para Direktur Utama BUMD dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk kepentingan Marullah.
Tak hanya itu, Kiky disebut dalam laporan sebagai makelar proyek Pemprov DKI Jakarta maupun BUMN dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Tenaga Ahli Sekda. Kiky diduga melakukan pemaksaan Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Dudi Gardesi agar seluruh proyek Pemprov DKI tahun 2025 yang dilelang harus atas izin darinya.
Lalu, jika proyek yang sudah terlanjur dilelang dan pemenangnya tidak mendapatkan restu dari Kiky, maka hasilnya bisa batal atau mereka wajib menghadap kepada Kiky.
Selanjutnya, laporan itu juga memuat cerita Kiky sebagai makelar asuransi yang memaksa memaksa Dirut Bank DKI untuk mengalihkan nasabah Bank DKI ke perusahaan yang dipilihnya khusus.
Selain itu, Kiky diduga meminta Dirut JakPro agar mengalihkan seluruh asuransi aset-aset perusahaan kepadanya. Lalu memaksa Dirut JakPro untuk menyerahkan urusan revitalisasi Pasar Muara Karang kepada perusahaan yang ditunjuk oleh Kiky.
BUMD lain seperti Pasar Jaya juga disebut jadi sasaran Kiky untuk mendapat hak pengelolaan parkir dan asuransi asetnya ke perusahaan kepercayaan Kiky.
"KAMAKSI menyatakan siap menggelar Aksi Unjuk Rasa di Balai Kota mendesak Gubernur DKI Pramono Anung mencopot Sekda Marullah demi mewujudkan komitmen terhadap masyarakat Jakarta dalam membenahi tata kelola pelayanan publik dan menjaga integritas Pejabat Pemprov DKI. Pecat Pejabat Pemprov DKI yang tidak selaras dengan cita-cita Gubernur Pramono Anung mewujudkan tata kelola pemerintahan di DKI Jakarta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme," pungkasnya.
AR
0 Komentar